[Historiana] - Informasi ini dilandasi kebanggan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah Indonesia merdeka, kita baru memiliki rel kereta api baru di Pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-7, Jokowi. Serta sederet Mega proyek lainnya, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia.
Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp 851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016-2019. Ke-30 proyek tersebut mendapat fasilitas jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam pembukaan acara Infrastructure Outlook bertema “Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Prospek di 2016/2017, Rumusan Langkah Konkret ke Depan” di Jakarta, Rabu (10/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan infrastruktur adalah pilar yang penting bagi pembangunan suatu bangsa. Kesadaran mengenai hal ini memang sudah lama, sayangnya permasalahan pembangunan infrastruktur masih terbengkalai.
Darmin, yang saat ini juga menjabat Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo mengambil posisi yang cukup jelas dalam mendorong pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur saat ini bukan saja sebagai pilar. Pasalnya, kita memasuki suatu situasi dimana perkenonimian global sudah masuk dan berdampak bagi perekonomian Tanah Air. Dalam situasi yang seperti ini, maka pilihan-pilihan agar tak terkena dampak ekonomi global yang melemah, adalah dengan membangun infrastruktur,” paparnya.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia, kata Darmin, tengah digenjot setahun terakhir. Ini juga yang membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia cukup tinggi meski dalam situasi perlambatan ekonomi.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam membangun infrastruktur, seperti regulasi yang rumit dan tumpang tindih, lemahnya penyiapan proyek, serta ketidaksesuaian dalam pendanaan. Hal inilah yang membuat pemerintah membentuk KPPIP.
Di 2015, KPPIP mulai beroperasi melakukan debottlenecking untuk proyek-proyek prioritas. Beberapa pihak pun digandeng, seperti beberapa kementerian, lembaga, Pemda, PT Sarana Multi Infrastruktur, BI, BKPM, dan pihak internasional seperti JICA dan World Bank.
Hingga 2019, KPPIP fokus mengawal 225 proyek strategis nasional dan 30 proyek infrastruktur prioritas.
Berikut 30 proyek tersebut:
1. Jalan tol Balikpapan-Samarinda
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, proyek tol pertama Kalimantan sepanjang 99,2 km tersebut ditargetkan selesai pada Mei 2019.
Keberadaan tol lintas Balikpapan-Samarinda ini akan mampu memangkas waktu perjalanan sampai 2 jam.
“Jalan tol ini akan menjadi urat nadi yang dapat meningkatkan mobilitas dan kapasitas jaringan jalan guna melayani lalu lintas di koridor Jalan Trans Kalimantan,” ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Panjang jalan tol Balikpapan - Samarinda secara keseluruhan adalah 99,02 km. Seksi 1 (Km 13-Samboja) sepanjang 23 km dan Seksi 5 (Km 13-Sepinggan) sepanjang 11 km. Total biaya termasuk Seksi 1 yg dibiayai APBD Provinsi dan Seksi 5 yang dibiayai pinjaman China dan APBN adalah Rp9,5 triliun.
Target selesai sesuai multi years contract (MYC) yang sudah berjalan untuk Seksi 1 dan Seksi 5 adalah Juli 2018.
Konsorsium PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Bangun Tjipta Sarana selanjutnya akan menyelesaikan pembangunan Seksi 2, 3 dan 4 dengan panjang 65 km. Rinciannya, Seksi 2 (Samboja - Palaran 1 sepanjang 23,3 km). Seksi 3 (Samboja - Palaran 2 sepanjang 21,9 km). Seksi 4 (Palaran - Jembatan Mahkota II sepanjang 17,9 km).
"...Tadinya banyak orang meragukan, proyek ini. Ternyata sekarang jadi rebutan. Saya harus berterima kasih kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang telah bekerja keras, Kementerian PU dan semua pihak termasuk investor yang melihat peluang ini dengan baik,” ujar Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak
2. Jalan tol Manado-Bitung
Dirjen Bina Marga Hediyanto Husaini mengungkapkan proses pengerjaan konstruksi tol Manado-Bitung dengan total panjang 39,9 km tersebut diharapkan selesai pada Juni 2018.
Pengerjaan jalan Tol Manado-Bitung |
Pemerintah Pusat akan menyiapkan dana sebesar 1,1 triliun rupiah sebagai dana pendamping pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Pernyataan pemerintah tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akhir pekan lalu di Jakarta.
Menurut Hatta secara ekonomi jalan tol Manado-Bitung layak dibangun, namun tetapi secara komersial atau bisnis kurang cukup layak. Atas alasan tersebut, pemerintah akan memberikan dana pendamping kelayakan proyek (viability gap fund/VGF) sekitar 1,1 triliun. “Pembangunan jalan tol Manado-Bitung akan ditender pada awal Januari 2014. Pemerintah akan memberikan viability gap fund,” kata Hatta seperti dilansir harian investor daily.
3. Jalan tol Panimbang Serang
Jalan tol sepanjang 84 km yang menghubungkan wilayah utara dan selatan yakni dari Serang menuju Panimbang, Kabupaten Pandeglang rencananya ditargetkan selesai dalam dua tahun sesuai keinginan Presiden Jokowi.
Dengan adanya jalan tol ini diharapkan bisa memudahkan akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Tanjung Lesung.
4. Sebanyak 8 Ruas Jalan tol Trans Sumatera
Jalan Tol Trans Sumatera dirancang sepanjang 504,59 kilometer dengan total investasi senilai Rp 56,417 triliun. Pemerintah bertanggung jawab penuh pada pembiayaan pembebasan lahan dengan total nilai Rp 3,712 triliun.
Sementara untuk biaya konstruksi sebesar Rp 35,591 triliun akan dibebankan kepada tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Hutama Karya (persero), PT Jasamarga Kualanamu Toll, dan PT Sriwijaya Markmore Persada.
Ruas jalan tol trans Sumatra meliputi; ruas Medan-Binjai (panjang 16,72 km ditargetkan selesai 2018), ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (panjang 61,7 km ditargetkan selesai 2017), ruas Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (panjang 135 km ditargetkan selesai 2017), Ruas Tol Palembang-Indralaya (panjang 24,48 ditargetkan selesai 2017), Ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (panjang 111,69 km ditargetkan selesai 2017), ruas Tol Terbanggi Besar-Bakauheni (panjang 155 ditagetkan selesai sepenuhnya pada 2019)
Perkembangan Pembangunan Tol Trans Sumatera Kamis 11 Feb 2016. Presiden Jokowi sudah meninjau proyek ini Foto: Jambipos |
5. Kereta Api Ekspres Soekarno-Hatta International Airport (SHIA)
Proyek ini dirancang untuk dua kategori layanan, yaitu: Railway Express dan Railway Semi-Express.
Railway Express menghubungkan SHIA dengan Jakarta City Air Terminal (JCAT) pada kawasan Dukuh Atas-Sudirman, secara langsung — non-stop, sedangkan layanan Railway Semi-Express menghubungkan SHIA dengan stasiun utama di Manggarai, kereta berangkat dari Stasiun Manggarai dan akan singgah di Stasiun Sudirman, Tanah Abang, Angke dan Pluit (new construction plan).
Proyek ini diharapkan dapat memberikan kepastian waktu perjalanandari pusat kota Jakarta ke Bandara SHIA menjadi maksimum 30 menit
Update siaran pers presidenri.go.id, Pembangunan jalur kereta api dari Stasiun Manggarai menuju Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta (Soetta) sudah dimulai sejak awal tahun 2015. Pembebasan lahannya diperkirakan akan tuntas pada bulan Februari 2016, sehingga diperkirakan pada semester I Tahun 2017, kereta api ini sudah bisa digunakan. Terlebih lagi jalur yang dibangun hanya tinggal 12 km, yakni jalur Stasiun Batuceper ke Bandara Soetta. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meninjau pembangunan kereta bandara-Manggarai di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Senin sore 14 Desember 2015.
Presiden Jokowi meninjau perkembangan proyek Kereta Api Ekspress Soekarno-Hatta (2015) Biro Pres Sekretariat Negara |
6. MRT Jakarta Jalur Selatan -Utara
Proyek angkutan massal berbasis kereta (Mass Rapid Transit/MRT) Jakarta terbagi menjadi:
fase I membentang dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Proyek sepanjang sepanjang 15,7 (km) ini ditargetkan selesai pada petengahan 2018.
Fase II untuk rute Bundaran HI menuju Kampung Bandan di Jakarta Utara. Rute MRT fase II membentang sepanjang 8,1 km.
MRT koridor Selatan-Utara dengan panjang 23,8 km dari Lebak Bulus-Kampung Bandan, ditargetkan siap beroperasi di 2020.
Dibandingkan negara lain seperti Singapura, Tiongkok atau Jepang, pembangunan MRT di Indonesia dinilai telat, apalagi telah direncanakan sejak puluhan tahun silam.
Rencana pembangunan di Ibu Kota sudah dirintis sejak 1985, namun saat itu belum dinyatakan sebagai proyek nasional, dan pada 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional.
"Banyak orang yang menyesalkan kenapa Jakarta telat membangun MRT, nunggu lebih dari 25 tahun, tetapi ada untungnya, kita bisa dapat membangun dengan teknologi termutakhir dan paling terkini," papar Dono Boestami, Presiden Direktur PT MRT Jakarta.
Pekerja memasang segment tunnel (ruas terowongan) saat pengerjaan konstruksi terowongan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Senayan, Jakarta, 26 November 2015. Antara/Sigid Kurniawan |
7. Kereta Api Makassar-Parepare
Jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar (Sulsel) hingga Manado (Sulut) diharapkan dapat tersambung dan beroperasi pada 2018 sesuai keinginan Jokowi. Rencananya progres proyek KA itu ini akan tersambung dengan Makassar New Port dan bandara.
Peta Rel Kereta Api Trans-Sulawesi. Sumber. Detikfinance |
Foto di bawah ini, Proses pemasangan rel kereta api Trans Sulawesi di titik nol di Desa Lalabata, Tanete Rilau, Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2015). Pemasangan dilakukan di Kabupaten Barru menuju Parepare sepanjang 1,5 kilometer yang telah terpasang bantalan rel. Selanjutnya pemasangan rel dilakukan secara bertahap. Tribun Timur/Muhammad Abdiwan
Dokumentasi: tribunnews |
8. Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung
Pemerintah telah menargetkan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, yang menjadi bagian dari konsep Tol Laut akan selesai pada 2018. Proyek tersebut dibangun melalui kerja sama PT Pelindo I dan Port of Rotterdam Belanda.
Sumber: bumn.go.id |
Proyek ini menelan investasi sebesar US$400 juta dan rencananya akan menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia wilayah Barat atau yang disebut sebagai International Hub Port.
Pengerjaan Terminal Kuala tanjung. Update Maret 2016. Foto Waspada |
Pengerjaan Terminal Kuala tanjung. Update Maret 2016. Foto Waspada |
9. Pelabuhan Hub International Bitung NCICD
Pemerintah menyiapkan Bitung, Sulawesi Utara menjadi sentra perdagangan Asia-Pasifik dan simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditi di wilayah timur Indonesia.
Demikian penegasan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataan tertulis, ketika menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Manado, Kamis (25 Februari 2016).
Untuk itu, kata Menko Perekonomian, Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
10. PLTA Karangkates IV & V
Pemerintah sudah menugaskan BUMN untuk menangani proyek ini. PLTA Karangkates IV & V ditargetkan mampu memasok listrik 2x 50 MW. Proyek ini, bersama dengan proyek PLTA Kesamben (37 MW), PLTA Lodoyo (berkapasitas 10 MW) adalah bagian dari program pemerintah untuk menambah pasokan listrik di Jawa.
11. PLTA Kesamben (37 MW)
Kapasitas dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di wilayah Jatim, masing-masing PLTA Lodoyo dan PLTA Karangkates akan bertambah. Penambahan itu meliputi PLTA Karangkates di wilayah Kabupaten Malang dari kapasitas eksisting sebesar 3x35 Mega Watt (MW) akan ditambah sebesar 2X50 MW.
12. PLTA Lodoyo (10 MW)
PLTA Lodoyo di Kabupaten Blitar, diperbesar dari kapasitas terpasang 4,7 MW ditambah 1X9 MW.
"Kami juga akan melakukan pembangunan PLTA baru di Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan kapasitas 2x18 MW," kata Muljo Adji AG, Plt Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) di sela pembuatan 100 lubang biopori di kantor PJB Ketintang, Surabaya, Jumat (5/6/2015). Sumber: tribunnews.com
13. Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)
Waterway CBL merupakan pola pengangkutan kontainer berbasis jalur sungai (inland access waterway) dari Tanjung Priok menuju kawasan industri Cikarang.
Proyek ini dibangun untuk mengurangi penggunaan truk angkutan dari pelabuhan ke kawasan industri yang selama ini menimbulkan kemacetan dan polusi.
Dengan adanya waterway CBL, barang atau komoditas dari Pelabuhan Tanjung Priok yang akan dibawa ke kawasan industri Cikarang atau bagian timur Jakarta, tidak perlu lagi menggunakan jalur darat. Strategi ini dinilai akan lebih efisien baik dari waktu maupun biaya logistik.
Proyek yang pembangunannya ditangani oleh PT Pelindo II (Persero) ini sudah mulai proses akhir tahun lalu. Waterway jalur kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) memiliki panjang 40 km, diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 1 triliun.
14. Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Sumsel Nasrun Umar di Palembang, proyek pembangunan kereta api ringan (Light Rail Transit) di Palembang, Sumatera Selatan diperkirakan menelan dana Rp7 triliun atau sebesar Rp300 miliar per 1 kilometer yakni mencakup rel, kereta, serta subsidi tiket.
Lintasan LRT ini nantinya terdiri atas, koridor pertama dari Bandara SMB II Palembang, AUTO 2000, Asrama Haji, Lampu Merah Tanjung Api-Api arah Jalan Kolonel H Burlian (dapan Dolog), Damri Sukarami, JM Sukarami, Simpang Talang Buruk, Puntu Kayu, RSUD Provinsi, Pasar KM 5, Kantor BP3MD, Simpang Angkatan 45-Demang, Palembang Square, Kantor Dishub-Bappeda, Pasar Cinde, Simpang IP, dan berakhir di Masjid Agung.
Pada koridor dua, ada beberapa stasiun, yakni Jembatan Ampera, 7 Ulu, Simpang Gubernur H Bastari, Simpang Pasar Induk Jakabaring, Jakabaring Sport City Stadium, Simpang Tiga OPI, dan berakhir di Depo OPI.
Proyek ini adalah salah satu bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kemacetan di kota Palembang, selain pembangunan tol Palembang-Inderalaya (Palindera) dan Jembatan Musi IV.
15. LRT terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi
Groundbreaking tahap I proyek pembangunan kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) rute Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) ini sudah dilakukan pada September tahun lalu oleh presiden Joko Widodo.
Pembangunan LRT yang ditangani oleh PT. Adhi Karya ini rencananya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, IA, untuk rute Cibubur – Cawang –Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km). Berikutnya, tahap IB untuk rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km.
Adapun kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp 23,817 triliun yang terdiri dari biaya pekerjaan umum (civil works) sebesar Rp 19,157 triliun dan biaya fasilitas operasi sebesar Rp 4,66 triliun.
16. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A
Proyek kerja sama Belanda-Indonesia ini bertujuan untuk menanggulangi banjir, mendorong pengembangan perkotaan menjadi sebuah metropolitan yang lebih terkemuka, Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD), lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa ini berlokasi di sebuah teluk di bagian utara Jakarta.
17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
Seperti yang pernah dijelaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ini adalah proyek teknologi yang mana menargetkan dalam jangka waktu sepuluh tahun mampu melakukan pengolahan air limbah menjadi air bersih sebesar 100 persen.
Beberapa negara sudah menerapkannya, termasuk Singapura. Ahok optimis teknologi ini bisa diterapkan. Jakarta akan mencontoh Singapura.
“Jakarta mirip dengan Singapura. Namun Singapura sudah melakukan uji coba lebih dulu dalam pengolahan air limbah. Singapura telah menerapkan kombinasi pengolahan air limbah dari beberapa negara. Kita bisa pakai teknologi itu,” ujar Basuki seperti dilansir Beritajokowi.com.
18. SPAM Semarang barat
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah proyek penyaluran air bersih untuk sekitar 60.000 rumah tangga di wilayah Semarang Barat. Adapun, sumber air nantinya berasal dari Waduk Jatibarang.
Pemerintah kota Semarang mulai menyiapkan lahan bagi pengerjaaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat setelah pemerintah pusat memutuskan bahwa proyek itu akan dilakukan menggunakan APBN ketimbang menjadi proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menyatakan proyek tersebut tengah menunggu tuntasnya pembebasan lahan yang dijanjikan oleh pemerintah kota Semarang.
Sri menuturkan dengan skema tersebut, nilai investasi proyek senilai Rp1,1 triliun akan terbagi menjadi tiga porsi pendanaan, yakni APBN, APBD, serta PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
19. High Voltage Direct Current (HVDC)
Proyek transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) Interkoneksi Sumatera-Jawa merupakan proyek kelistrikan strategis untuk mengalirkan listrik dari PLTU Mulut Tambang di Sumatera (PLTU Sumsel 8, 9, dan 10) ke sistem Sumatera dan sistem Jawa – Bali.
Pembangunan dimulai dari paket kabel listrik darat berkapasitas 500 kilovolt (kV) di Sumatera Selatan dan Banten.
Panjang keseluruhan transmisi HVDC ISJ 742 km yang meliputi transmisi DC (Direct Current) sepanjang 464 km dan transmisi AC (Alternaitng Current) 278 km. Pembangunan Transmisi HVDC ISJ melewati 4 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Pembangunan Transmisi HVDC ISJ memerlukan lahan seluas 300 hektare (Ha).
Menurut Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang, keseluruhan proyek ini ditargetkan selesai pada 2019.
20. Transmisi Sumatera 500 KV
Proyek gabungan PT PLN (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) ini merupakan proyek transmisi 500 kV pertama di pulau Sumatera. Jaringan transmisi listrik yang akan dibangun sebesar 500 kiloVolt (kV), membentang sepanjang 395 kilometer (km) di Pulau Sumatera.
Proyek transmisi listrik di Sumatera oleh Waskita Karya terdiri dari dua paket. Paket 1 pembangunan transmisi 500 kV dengan tower empat sirkit dari New Aur Duri (Jambi) ke Peranap (Riau), dengan panjang transmisi 235 kilometer dan masa pembangunan selama tiga tahun. Nilai kontrak paket 1 sebesar Rp3,88 triliun.
Paket 2 pembangunan transmisi 500 kV dengan tower empat sirkit dari Peranap (Riau) ke Perawang (Riau) sepanjang 160 km dengan masa pembangungan selama tiga tahun. Nilai kontrak paket 2 sebesar Rp2,83 triliun.
Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Amir Rosidin mengatakan, “Transmisi 500 kV ini seperti jalan tol, dan ini tol yang sangat besar. Kontrak paket 1 dan 2 ini merupakan 30% dari jalan tol listrik yang akan dibangun. Mulai dari Muara Enim yang nanti akan berakhir di Langsa, totalnya sekitar 1.400 km.”
21. Central – West Java Transmission Line 500 KV
Pembangunan transmisi 500 kV untuk mengalirkan listrik yang dihasilkan di Jawa Tengah ke load center Jakarta yang berada di wilayah Barat Pulau Jawa. Nilai investasi Rp 7,64 Triliun.
Jalur transmisi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sangatlah dibutuhkan untuk mengalirkan listrik yang akan dihasilkan oleh PLTU Indramayu (1.000 MW), PLTU Jawa 1 (1.000 MW), PLTU Pemalang (2 x 1.000 MW), PLTU Jawa 3 (2 x 660 MW), PLTU Jawa 4 (2 x 1.000 MW) dan PLTU Batang (2.000 MW). Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi jadwal pembangunan dan penyelesaian seluruh proyek tersebut.
22. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
Proyek yang sempat tertunda sejak 2011 lalu ini rencananya akan dimulai kembali tahun ini. Rencana awal pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah ini selesai dan bisa beroperasi pada akhir 2016 ini. Namun sempat terhenti pembangunannya.
Proyek PLTU Batang ini akan menjadi memasok cadangan listrik Jawa dan Bali sebesar 30 persen.
23. PLTU Indramayu II
Peletakan batu pertama (Groundbreaking) proyek ini baru akan dilaksanakan tahun ini. PLTU II Indramayu akan dibangun di tiga desa, yakni Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra, dan Desa Mekar Sari serta Desa Patrol Baru, Kecamatan Patrol.
PLTU Indramayu II |
Proyek PLTU Indramayu II bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik Jawa – Bali. Ditargetkan, PLTU II Indramayu memiliki kapasitas 2x 1.000 Megawatt.
Keberadaan PLTU II itu melengkapi PLTU I yang sudah beroperasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. PLTU I yang berkapasitas 3x 330 Megawatt tersebut diresmikan 12 Oktober 2011 oleh Menko Perekonomian, yang kala itu dijabat Hatta Rajasa.
Menurut Enegytoday.com, tanggal 1 September 2016, update: Kebut proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 5 berkapasitas 2.000 megawatt (MW) di Serang, Banten, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempercayai anak usahanya, yaitu PT Indonesia Power.
Dengan penunjukan langsung ini, Indonesia Power bisa memilih kontraktor untuk mengerjakan Engineering, Procurement and Construction (EPC). Biarpun sudah menunjuk anak usaha untuk mengerjakan PLTU Jawa 5, Sofyan belum bisa memastikan apakah proyek ini bisa rampung pada 2019.
Wapres JK di PLTU |
Pasalnya pembangunan proyek PLTU biasanya dikerjakan selama empat tahun. "COD 2019 bisa, tapi tergantung kontraktor EPC siapa, Cina atau Jepang. Kalau Jepang memang lama. Tidak bisa kurang dari empat tahun," ujarnya.
Sementara itu, untuk pendanaan proyek ini, Sofyan bilang pihaknya akan mencoba mencari pinjaman dengan menggunakan kredit ekspor. Seperti diketahui, investasi untuk proyek PLTU Jawa 5 mencapai Rp 30 triliun.
Maket PLU Indramayu II |
Selama proses pembangunan ini terjadi dampak positif dan negatif. Juga pro dan kontra masih terjadi. Dampak positif adalah menjamurnya kos-kosan dan rumah sewa bagi pelaksana proyek selama pembangunan PLTU ini. Dampak negatifnya, berkurangnya lahan pertanian dan lahan warga yang harus direlakan menjadi bagian dari proyek ini. Pro-kontra karena pembebasan lahan yang masih belum selesai.
Di tengah aktivitas para pekerja PLTU tahap II yang melanjutkan pekerjaan membuat akses jalan masuk, sekelompok warga asal Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura bersiaga di sekitar komplek kandang ayam yang tak jauh dari pagar pembatas proyek.
Mereka sengaja melakukan hal tersebut, lantaran sebidang tanah milik leluhur mereka diklaim masuk areal akses jalan menuju mega proyek PLTU tahap II, namun belum ada ijab kabul jual beli. Sehingga, mereka merasa tanah milik leluhurnya diserobot. Demikian radar cirebon memberitakan (28/07/2016)
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10
PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10 adalah bagian dari sepuluh proyek PLTU yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) melalui PT PLN di wilayah Sumsel.
Untuk kapasitas PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10 sendiri mencapai 3.000 MW, dan rencananya akan mulai operasi pada 2018 mendatang.
Manager Unit Pembangunan Kelistrikan Jaringan Sumatera (UPK-JS) Unit Induk Pembangunan III PT PLN, Teddy Finzar mengatakan, dari total 10 unit PLTU yang dibangun tersebut, energi listrik yang dihasilkan mencapai total 6.000 MW. Kapasitas sebesar iitu diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan daerah.
“Sumsel pun nanti bisa memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Sumatera dan Jawa,” ujar Teddy.
PLTU Mulut Tambang. Sumber: rri.co.id |
25. Kilang Minyak Bontang
Proses pembangunan Mega proyek unit pengolahan minyak atau kilang minyak di Bontang ini rencananya akan dimulai pada tahun 2017. Proyek senilai 120 triliun ini akan dibangun di area lahan PT. Badak NGL seluas 550 hektar dengan waktu pengerjaan sekitar empat tahun.
Rencannya kilang tersebut akan berkapasitas 300.000 barrel/hari. Kalau begitu, maka dipastikan kilang baru ini kapasitasnya akan melebihi kilang minyak Balikpapan yang hanya berkapasitas 260.000 barrel per hari.
26. RDMP/Revitalisasi Kilang Existing (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
27. Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menjelaskan, pelabuhan di Jawa Barat bagian Utara ini nantinya akan difungsikan sebagai pelabuhan pengganti Cilamaya, Jawa Barat.
Lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya itu sendiri sudah ditentukan pemerintah, berdasarkan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Meski begitu, Sofyan memilih tidak mengungkapkannya saat ini, untuk menghindari aksi spekulan harga tanah.
“Kalau diumumkan sekarang, kamu beli tanah nanti,” ucap Sofyan.
Pemerintah memutuskan membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan menggantinya dengan Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara agar tidak mengganggu operasional blok minyak dan gas Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE). Selain itu, luas lahan pelabuhan Cilamaya juga dianggap akan menggerus lahan pertanian di Karawang, yang merupakan lokasi lumbung padi di Jawa. Kebutuhan investasi untuk pelabuhan Cilamaya sebelumnya diperkirakan empat miliar dolar AS.
28. Kilang Minyak Tuban
Pembangunan kilang minyak di Tuban adalah salah satu proyek yang masuk dalam daftar paket kebijakan ekonomi jilid I yang dikeluarkan pemerintah pada September 2015 lalu.
Pembangunan kilang minyak perusahaan Rusia Rosneft di kota Tuban, Jawa Timur, membutuhkan sekitar 50 ribu pekerja proyek, demikian disampaikan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussien, Kamis (28/07/2016), seperti dilansir situs resmi pemerintah kota Tuban.
Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar tersebut membuat pemerintah Tuban berharap masyarakat bisa ikut andil dalam pembangunan kilang minyak itu. Hal itu, menurut Noor, juga akan membantu perkembangan ekonomi mikro di daerah sekitar proyek dan menekan angka pengangguran.
Saat ini, Rosneft masih melakukan uji kelayakan dan proses pembebasan lahan terkait proyek ini. Berdasarkan keterangan resmi di situs pemerintah Tuban, sang wakil bupati berharap warga tidak mempersulit pihak investor dalam pembebasan lahan.
”Untuk memulai pembangunan kilang minyak, mereka butuh lanah yang statusnya memang sudah jelas bersih. Jika pembebasan lahan belum benar-benar tuntas, Rosneft belum bisa memulai proyek mereka,” terang Noor yang menjabat sebagai wakil bupati periode kedua.
Rosneft dan Pertamina akan menggunakan lahan milik Perhutani untuk proyek pembangunan kilang minyak Tuban yang berada di pinggir Pantai Utara, wilayah Wadug dan Mentoso, Kabupaten Tuban.
Rosneft menyebutkan kapasitas produksi minyak mentah utama kilang minyak Tuban dapat mencapai 15 juta ton per tahun. Proyek tersebut termasuk pembangunan unit pemecah bahan bakar katalis besar dan kompleks petrokimia. Diperkirakan, kompleks ini mampu menerima kapal tanker dengan kapasitas hingga 300 ribu ton.
Berdasarkan jadwal, pembangunan tersebut akan selesai pada 2021.
Kilang minyak Rosneft di Krasnodarskiy krai, Rusia. Sumber: TASS |
29. Palapa Ring Broadband
Palapa Ring Broadband adalah proyek pembangunan serat optik nasional yang menjangkau 33 provinsi dan 440 kabupaten di seluruh Indonesia.
Menurut Menkominfo Rudiantara seperti dilansir Liputan6.com (14/12/2015), melalui Palapa Ring ini semua ibu kota kabupaten dan kotamadya di Indonesia akan terhubung dengan broadband pada 2019 mendatang.
Investasi pembangunan Palapa Ring ini sepenuhnya berasal dari operator telekomunikasi anggota konsorsium, tidak ada dana yang berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam proyek pembangunan Palapa Ring tersebut porsi investasi Telkom sebesar 40%, sedangkan anggota konsorsium lainnya sebesar 13,3%, kecuali satu anggota konsorsium sekitar 6,4%. Dengan penyertaan dana 40%, Telkom mendapatkan kuota kapasitas terbesar yakni setara 40 Gbps dari total kapasitas Palapa Ring sekitar 85 Gbps.
30. Kereta Api Kalimantan Timur
Proyek pembangunan kereta api Kalimantan Timur dikerjakan oleh PT Kereta Api Borneo, yang merupakan anak perusahaan Russian Railways (RZhD).
Peta Rel Kereta api trans Kalimantan. Sumber: Detikfinance |
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek menjelaskan, nilai investasi yang ditanamkan Russian Railways untuk pembangunan jalur kereta api Borneo dan Techno Park yang menghubungkan antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur mencapai Rp 72 triliun.
Menurut juru bicara Russian Railways Denis Muratov, selain manfaat komersial, proyek kereta api ini akan menciptakan lebih dari 300 ribu lapangan kerja konstruksi dan lebih dari sepuluh ribu pekerjaan di industri terkait.
Proyek pembangunan rel kereta api di Kalimantan ini yang sebetulnya telah direncanakan sejak Mei 2013 namun mengalami penundaan itu akhirnya secara resmi dimulai kembali pada 19 November 2015.
Ilustrasi pemasangn rel kereta api baru. |
Peresmian proyek ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Timur ini akan menghubungkan Kutai Barat, Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Balikpapan. Jalur kereta api tersebut nantinya akan digunakan baik untuk kereta api penumpang maupun angkutan barang.
Sementara untuk tahap awal atau yang dilakukan pada 2015 ini adalah peninjauan ulang mengenai detail engineering design (DED). Apabila DED-nya sudah tuntas, maka proses selanjutnya dapat dijalankan.
Rel kereta api penumpang di Kalimantan ini merupakan proyek jangka panjang yang digagas oleh pemerintah pusat, yakni pembangunan rel yang dimulai dari Kalsel dan akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan lain, termasuk ke Kaltim yang totalnya sepanjang 1.300 km.
Menurut Zairin, sebenarnya perencanaan pembangunan rel kereta api untuk menghubungkan seluruh kawasan di Kalimantan, telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sejak 2011, tetapi baru 2015 ini dapat direalisasikan.
Menurut suaraglobal.com, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat membangun 3.200 kilometer rel kereta api hingga tahun 2019 di seluruh Indonesia. Berapa km rel baru yang sudah terbangun?
“Hingga saat ini sudah terbangun 100 km. Itu terbaru sampai saat ini,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Hermanto Diwatmoko di Kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat, Senin (2/5/2016).